Sebelumnya, dalam draf awal pembahasan PP 24/2021 terdapat usulan sanksi pidana bagi petani dan masyarakat sebagaimana tertera Pasal 55.
Pemerintah melalui peraturan tersebut berupaya mengatur penyelesaian permasalahan terbesar yang dialami petani sawit di seluruh Indonesia, yaitu lahan petani kelapa sawit dalam Kawasan Hutan.
UMK merupakan tulang punggung ekonomi nasional yang membuat kita terhindar dari krisis tahun 1998
selama ini, investasi di sektor pertanian lebih restriktif kalau dibandingkan berbagai sektor lainnya.
Berdasarkan data pada awal 2020, Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah dan Koppontren memiliki total aset hingga Rp6,6 triliun.
Terlalu banyak birokrasi yang harus dilalui saat orang ingin membuat izin usaha.
Mereka harusnya diakomodir demi kepentingan bersama bangsa dan Rakyat Indonesia.
Menaker Ida mengatakan, manfaat program ini adalah uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja
UU Cipta Kerja mengatur perlindungan tambahan berupa kompensasi pekerja atau buruh pada saat berakhirnya PKWT
DPR membentuk tim perumus bersama kelompok pekerja yang merasa belum diakomodasi pemerintah
UU Cipta Kerja juga akan mengakomodir bonus demografi yang akan Indonesia raih pada tahun 2035.
Nantinya peraturan pemerintah ini juga akan mengatur lebih detail terkait dengan penentuan kebijakan dan formula pengupahan
Sebelum munculnya UU Ciptaker, banyak aturan di daerah yang menyulitkan investor
Implikasi dari pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja akan berdampak pada aspek ketenagakerjaan
Dari para guru besar karena UU Cipta Kerja sangat bias terhadap kepentingan pengusahan dan abai terhadap kepentingan rakyat kecil dan lingkungan.
Tidak hanya satu, bank tanah bisa melibatkan koordinasi lintas menteri.
PB PMII tidak takut untuk menginstruksikan PMII se-Indonesia untuk melaksanakan aksi.
Pasalnya, ya hanya Rakyat dan buruh yang menolak, berbagai lembaga investor global-pun menyatakan keprihatinannya.
UMKM juga mendapat informasi dalam masa Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), pendirian Perseroan Terbuka (PT) perseorangan, hingga kepastian legalitas.
